INGATLAH KAMI, PARA PAHLAWANMU ! (Hari Kesaktian Pancasila)

Peningkatan nasionalisme dapat dilakukan dengan cara mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Kehikmatan dalam mengikuti rangkaian upacara akan membuat kita sadar betapa besar jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga saat ini kita bisa melihat bendera merah putih berkibar di tanah air tercinta Indonesia.

Banyak dari kita generasi muda, lupa akan jasa para pahlawan. mereka seakan terlena dengan semua kemudahan yang dirasakan saat ini. Mereka lupa negara ini bisa merdeka terbebas dari penjajahan karena jasa pahlawan.

apabila terjadi kekacauan, mereka hanya bisa menyalahkan pemerintah, tanpa melakukan usaha apapun untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi. apakah kita sudah pantas disebut sebagai pemuda Indonesia, Pemuda yang disebutkan dalam pidato presiden Soekarno, "Beri aku sepuluh pemuda akan ku goncangkan dunia". 

Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini mari kita pemuda Indonesia bangkit dari keterpurukan. Tidak hanya diam tapi bergerak untuk maju, tidak hanya mengeluh tapi mencari solusi. Jangan ada gengsi, karena untuk menjadi maju kita tidak butuh gengsi. Tapi dengan kita maju, kita akan menjadi bangsa yang bergengsi. Jayalah terus Indonesiaku.

RAKERNAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN 2015

Tanggal Pelaksanaan : 02 Oktober 2015

Tempat : Gedung Dhanapala, Kementrian Keuangan.

Pelaksana : Ary Setiyawan

Berdasarkan SP Nomor 1428/SU/10/2015

Tema : Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual              Era Baru Akuntansi dan Pelaporan 

             Keuangan Pemerintah Indonesia.

Basis Akrual

Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 merupakan agenda rutin yang diselenggarakan secara berkeselanjutan setiap tahunnya. Dalam kegiatan ini pemerintah berupaya meningkatkan komitmen dan menumbuhkan sinergi para pengelola keungan negara baik pada pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1/2014 tentang perbendaharaan Negara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan sistema akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan basis akrual dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) dan dilaksanakan paling lambat pada Laporan Keuangan T.A. 2015.

Perubahan sistem akuntansi dari CTA menjadi akrual merupakan sesuatau hal yang harus menjadi perhatian bagian pengelola keuangan. Banyak keunggulan yang didapatkan menggunakan basis akrual, karena pengelola keuangan dapat melihat semua transaksi yang dilakukan pada K/L tidak hanya melulu pada kas masuk dan keluar saja. Dibalik manfaat basis akrual, terselip kendala yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan pusat dan daerah. Dengan adanya kendala tersebut pemerintah mulai melakukan upaya agar SAP berbasis akrual dapat di-implementasikan dengan baik, antara lain :

1. Dengan menyusun regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual.

2. Peningkatan kapasitas SDM terkait dengan basis akrual.

3. Pengembangan sistem informasi penunjang laporan.

Upaya pemerintah tidak akan maksimal tanpa adanya dukungan dari pelaksana pengelola keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Opini Audit

Pada tahun 2014 Laporan K/L secara keseluruhan mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan Laporan Keuangan K/L dengan opini wajar yang terus mengalami peningkatan. LKKL opini wajar pada tahun 2014 berjumlah 80 LKKL yang terdiri dari 62 LKKL mendapat opini WTP dan 18 LKKL mendapatkan opini WDP. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan pada tahun 2006 hanya 6 LKKL saja mendapatkan opini WTP. Peningkatan ini dilepas dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh pengelola keuangan pemerintah yang tersebar pada K/L di Indonesia.

Capaian tersebut tidak boleh membuat kita puas, karena pada era SAP berbasis akrual ini banyak tantangan yang akan dihadapi pada fase awal pengaktualisasian.

Kesimpulan

Dengan adanya sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual diharapkan keuangan pemerintah dapat dijadikan Goverment Finance Statistics sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal serta pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara. 

Kendala yang dihadapi saat ini harus dapat dicarikan solusi yang cepat agar maksud dan tujuan perubahan sistem pelaporan dapat terlaksana dengan baik.

Go Akrual.... Go WTP... Yes!

dan semoga itu bukan hanya sekedar yel-yel saja, komitmen yang kuat, semangat dan kerja keras harus ditanamkan.

MENJAGA MUTU DENGAN KEGIATAN PROFILLING

Profillling pegawai merupakan cara Bagian Kepegawaian Lembaga Sandi Negara dalam melakukan mapping pegawai sesuai dengan minat bangkat pegawai. Untuk mencapai tujuan tersebut semua pegawai Lembaga Sandi Negara wajib mengikuti kegiatan ini dengan melakukan beberapa test yang dilakukan oleh bagian keuangan salah satunya talent mapping.

Tahapan yang dilakukan adalah

1. Pengisian Daftar Riwayat Hidup

2. Melakukan test pengenalan pribadi

3. Talent mapping

Sejarah Singkat Persandian Indonesia

Sejarah Persandian Indonesia

Pertumbuhan persandian republik Indonesia secara periodik, yaitu :

1.       Periode Rintisan (1946-1948)

2.       Periode Bertahan dan Penegakan (1948-1949)

3.       Periode Pemantapan (1949-1950)

4.       Periode Pengembangan (1950-1986)

A.        Periode Rintisan

1.   Pembentuka Persandian Indonesia

Tanggal 4 April 1946 di Yogyakarta, Mr Amirudin selaku Menteri Pertahanan menugaskan Letkol dr.Roebiono Kertopati untuk mendirikan sebuah badan persandian Republik Indonesia yang dapat mengelola persandian nasional pada umumnya. Badan tersebut disebut dengan Dinas Code, yang merupakan suatu Unit di Kementrian Pertahanan Bagian B (Intelijen). Bersamaan dengan pembangunan persandian, pemerintah juga membangun sarana telekomunikasi dnegan mendirikan pemancar-pemancar radio telegrafi di daerah-daerah yang ada aktifitas intelijen dari Kementrian Pertahanan Bagian B.

2.   Sistem dan Hubungan code

a.    dr. Roebiono Kertopati membuat buku Code C (Besar) ynag terdiri dari 10.000 kata dari Bahsa Indonesia.

b.    Menunggu selesainya Buku Code C, Kapten Soejadi dan Lettu Santosa membuat sistem-sistem lain yaitu transposisi dan substitusi. Dan sistem itu menjadi perintis hubungan code dengan daerah-daerah lain.

c.     Tenaga Cdo, diperoleh dari proses seleksi psikotest yang kemudian dilatih dengan praktik langsung dalam dunia persandian, Lettu Santosa sebagai Kepala Pendidikan pada bulan Desember 1946. Cdo kemudian ditempat di daerah-daerah dnegan dibekali sitem yang diperlukan.

d.    Instansi-instansi yang menggunakan hubungan code Kementrian Pertahanan Bagian B adalah :

·         Kementrian Pertahanan

·         M.B.T (Markas Besar Tentara)

·         T.R.I Sumatera (Tentara Rakyat Indonesia)

·         P.O.P.D.A (Panitia Oeroesan Pengambilan Orang Djepang dan Asing)

·         Panitia Gencatan Senjata

·         Divisi I

·         Gubernur Sumatera

3.   Organisasi

      Berdasarkan Dekrit Presiden RI tanggal 30 April 1947 dan SK Meneteri Pertahanan No.a/126/1947 diadakan fungsi Badan-badan Intelijen Kementrian Pertahanan . Badan-badan tersebut dilebur dalam satu wadah/badan yang dinamakan Kementrian Pertahanan Bagian V (KP.V). Kementrian KP.V terdiri dari :

·         Bagian Intelijen

·         Bagian Teknik, dikepalai oleh dr.Roebiono Kertopati, dengan Wakil Mayor Musa Kunto dan Kapten Bargowo mencakup

o   Sensor Pers

o   Radio/monitor dan

o   Bagian Code

4. Perang Kemerdekaan I

a.       Tanggal 22 Juli 1947 tengahmalam, dr.Soedarsono yang kemudian ditunjuk sebagaii Duta Besar RI untuk India dan staf Cdo (Sdr.Moenardjo) berangkat ke India dengan pesawat milik Mr.Patnaik

b.      Tanggal 15 Agustus 1947 diterima berita pertama dari perwakilan RI di New Delhi dan Sejak itulah hubungan Code ke Luar Negeri dimulai.

c.       Melalui persetujuan Kepala Dinas Teknik Bagian Code KP.V, Cdo New Delhi memprakasai hubungna code dengan perwakilan RI di Singapura, London, Cairo, dan PBB di Lake Succes.

5. Perundingan Renville

a.       Dalam rangka mencari penyelesaian akibat aksi  polisionil Belanda yang pertama di kapal Renville ditugaskan 2 orang Cdo, yaitu Letda Marjono IS dan Letda Padmowirjono bertugas secara bergantian mulai tanggal 5 Desember 1947 untuk melayani hubungan antara Delegasi Ri dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta selama perundingan RI-Belanda.

b.      Dua orang Cdo lainnya ditugaskan di darat yaitu Letda Oetoro Kolopaking dan Letda Parhadi Utomo pada bekas Gudang Proklamasi Jl Pegangsaan Timur No.56. Selain melayani hubungann Delegasi RI di kapal Renville(Jakarta) dengan Yogyakarta, Cdo juga melayani kementrian Penerangan, Konsul Jenderal India, Konsul Jenderak Cina dan Commite of Good Offices.

c.       Sistem sandi yang digunakan : Buku C(besar) , Sistem Transposisi, OTP.

6. Peristiwa Madiun

a.    Pada bulan juni 1948 terjadi insiden-insiden dengan unsur-unsur PKI pImpinan Muso, antara lain terjadi insiden anatara tentara pemerintah dengan tentara laut RI yang dipimpin Letkol Yadauw di Solo. Dalam insiden lain di solo, Dr Moewardi pimpinan Barisan Banteng gugur dikarenakan serangan PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia/PKI)

b.      Pada tanggal 23 Juni 1948 Kementrian Pertahanan Bagian V dibubarkan. Bagian KP V dipindahkan dan ditempatkan langsung dibawah KSAP (Kepala Staf Angkatan Perang) dengan nama Dinas Code Staf Angkatan Perang ( Dinas Code SAP).

c.       Mr. Sjarifudin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat di Bukittinggi.

B.     PERIODE BERTAHAN DAN PENEGAKAN

Perang Kemerdakaan II

Eksistensi persandian RI terbukti tidak terhalang smaa sekali dengan pengalihan medan juang selama perang kemerdekaan II, tanpa memandang status dan pendidikan jabatan code tetap berlangsung anatara berbagai tempat di Indonesia. Setelah perang usai, berkumpulah kembali para Cdo, dan dengan status organisasi yang lebih mantap yaitu Djawatan Code Angkatan Perang. Mereka melanjutkan pelaksanaan tugas code Pemerintah yang tenang tetapi tetap wasapada karena situasi pada saat itu belum stabil.

 Hubungan Code selama Perang Kemerdekaan II.

Letda Sumarkidjo dan Letda Soedijatmo tingggal di Dekso, kemudian Bagian Code yang diperbantukan pada perhubungan Angakatan Perang (PHB AP) dibawah pimpinan Mayor Dartojo. Sistem-sitem yang digunakan adalah :

·         Transposisi

·         Koordinat

·         Matrik

C. PERIODE PEMANTAPAN

Sesuai dnegan kemerdekaan II, persanndaian tetap berjalan terus , walaupun statusnya berubah-ubah. Dari Bagian Code M.B.K.D menjadi Dibas Code Staf Angkatan Perang, dan Akhirnya mencapai status yang mantap, yaitu Djawatan Sandi yang berkedudukan dibawah pembinaan organisatoris/taktis Perdana Menteri pada saat itu Ir. Juanda sesui dengan SK Menteri Pertahanan RI Nomor :12/MP/49 tertanggal 3 September 1949.

Berdasarkan  keputusan Presiden RIS No.65 Tahun 1950 tertangal 14 Februari 1950, Djawatan Sandi A.P. dirubah menjadi Jawatan Sandi, dalam keputusan ini ditetapkan :

·     Jawatan Sandi dipindahkan dari Kementrian Pertahanan dan ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri

·  Personil dari jawatan tersebut tetap adminitrastif dibawah kementrian pertahanan.

D. PERIODE PENGEMBANGAN

Periode 4 April 1946 sampai dengan perang kemerdekaan II berkahir pada tanggal 25 Juni 1949 adalah periode pertumbuhan persandian RI. Yang menjadi fokus perhatian adalah lalu lintas, pemberitaan rahasia. Seusai perang kemerdekaan II, Jawatan Sandi bertempat di Jakarta, Cdo mulai mempelajari ilmu dan teknologi yang menunjang persandian.

Dalam rangka menyelenggarakan hubungan pemberitaan rahasia, jawatan sandi mengadakan hubungan sandi khusu antara lain meliputi :

1. Perjalanan Preside RI ke Luar Negeri

2. Masa Trikora . pembentukan Kamar Sandi Mandala berkedudukan di Maksaar guna menunjang operasi militer merebut kembali Irian Barat pada tahun 1962.