Minggu, 28 November 2010

JADILAH BANGSA YANG MADANI

     Demo yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2010 yang lalu bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY-Budiono yang berusia genap satu tahun. Mengkritik pemerintahan adalah hal yang sangat wajar tetapi harus dengan cara yang rasional. Tetapi jika tujuannya untuk mengganti presiden dengan cara melakukan demo secara besar-besaran, ini semua merupakan suatu tindakan inkonstitusional atau tidak sesuai dengan Undang- Undang yang ada di Indonesia. Hal ini diperkuat lagi, mengingat kita telah melakukan pemilihan presiden secara langsung melalui beberapa tahapan yang sangat menyita waktu dan keungan negara, apakah dengan gampangnya kita menurunkan kedudukan presiden begitu saja? Secara langsung melalui pemilu pada tahun 2009, SBY sudah diberikan mandat untuk menjadi presiden Indonesia secara demokrasi.
     Jikalau ingin mengganti presiden, kita bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah yaitu melalui pemilu pada periode selanjutnya. Untuk apa diadakan pemilu apabila kita bisa mengangkat dan menggulingkan presiden semudah membalikan telapak tangan? Apakah ada yang bisa menjamin dengan bergantinya presiden semua masalah di Negara ini bisa terselesaikan?
      Apabila tujuan demo tersebut untuk mempercepat terjadinya pemilu, apakah mereka semua tidak mempertimbangkan berapa besar APBN yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemilu. Kita baru melakukan pemilu satu tahun yang lalu, keuangan Negara ini belum pulih sepenuhnya, apakah kita harus melakukan pemilu lagi ditengah kondisi keuangan Indonesia yang terpuruk? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita renungi bersama.
     Mengingat pemerintah SBY-Budiono yang baru berusia satu tahun, tetapi sudah banyak kejadian yang menggoyahkan Negara ini, dari mulai masalah teroris, bencana alam, perbatasan wilayah sampai dengan pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada presiden SBY, apakah kita hanya mengandalkan pemerintah untuk menyelesaikan itu semua sendiri? Jika semua masalah tidak bisa terselesaikan, kita hanya bisa menyalahkan pemerintah dan pada akhirnya gagasan untuk menurunkan presiden tercetuskan. Apakah itu yang dinamakan Negara demokrasi yang berpedoman pada pancasila dan UUD 1945?
     Kita punya sistem yang mengatur itu semua, kita tidak bisa menggulingkan presiden begitu saja tanpa melalui prosedur yang ada.
     Semua kebijakan yang diambil pemerintah sebenarnya tidak ada yang bermasalah, yang mengakibatkan semua itu terlihat menjadi suatu masalah adalah proses pelaksanaan di lapangan. Jika kita ingin mencari siapa yang salah, silahkan Anda memantau kinerja orang-orang yang menjalankan kebijakan tersebut, bukannya mengusik kebijakan yang diambil oleh presiden. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan tidak hanya dengan mengandalkan pemerintah yang bekerja secara baik semata, melainkan peran aktif masyarakat juga perlu dilakukan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, “Apakah kita sebagai masyarakat sudah berperan aktif dalam mengembangkan Negara ini?” Pasti beberapa besar masyarakat Indonesia belum melakukannya.
     Pemerintah,pemerintah dan pemerintah. Begitulah kata yang kita dengar apabila terjadi masalah di negara ini, semuanya secara serentak menyalahkan pemerintah. Mengapa itu semua bisa terjadi? Mungkin sebagaian orang sudah tau, bagaimana oknum-oknum dalam pemerintahan menjalankan tugasnya. Oknum-oknum tersebut yang memicu ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah.
      Anggota DPR yang seharusnya membawa nama rakyat, sekarang sudah berubah fungsi membawa nama fraksi mereka masing-masing. Bisa kita lihat di tayangan berita, kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali dimentahkan oleh fraksi yang sama. Entah itu peduli dengan rakyat, ataukah hanya sekedar ingin menjatuhkan pemerintahan dimata masyarakat? Dua polemik yang sering terjadi di politik negeri ini. SBY merangkul kader-kader yang berkompeten dari fraksi-fraksi yang kalah dalam pemilu dalam kabinetnya bermaksud agar mereka bisa membantu jalannya pemerintahan supaya semua fraksi yang mengikuti pemilu dapat berperan aktif dalam pemerintahan. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan harapan semula, kader-kader tersebut seolah-olah menusuk dari belakang pemerintahan dibawah kepemimpinan SBY-Budiono. Kerjasama yang diharapkan sebelumya malah menjadi ajang saling menjatuhkan dalam pemerintahan.
      Dalam perjalanan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 dibawah kepemimpinan SBY yang baru genap satu tahun, apakah tidak terlalu dini menganggap pemerintahan tersebut gagal? Apabila penilaian tersebut didasarkan pada keberhasilan pemerintahan terdahulu, hal tersebut menurut saya adalah sesuatu pemikiran yang salah. Kita tidak bisa serta merta membandingkan keberhasilan pemerintahan terdahulu dengan pemerintahan sekarang, karena persoalan yang dihadapi pemerintahan terdahulu dengan sekarang juga berbeda. Permasalahan yang dihadapi pemerintah dari tahun ke tahun pastilah berbeda bahkan masalah itu bisa saja bertambah dan cara menyelesaikan masalah itu juga berbeda.
      Pada intinya, kita tidak bisa menuntut pemerintah saja yang menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi negara saat ini. Kita juga sebagai masyarakat harus bisa berperan aktif dalam pembangunan negara ini secara langsung ataupun tidak langsung. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem yang sudah ada supaya dapat menghasilkan output yang maksimal. Reshuffle kabinet bisa dilakukan jikalau dirasa perlu, supaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pemerintahan tidak merusak sistem pemerintahan yang sudah ada dan semuanya bisa berjalan lebih baik lagi. Jika output yang dihasilkan maksimal, secara bertahap kepercayaan masyarakat dengan kinerja pemerintah akan berangsur membaik. 


ARY SETIYAWAN

1DA01


Tidak ada komentar:

Posting Komentar